International Symposium on Indonesian Politics 2019

SEMARANGsuaramerdeka.com- Ratusan dosen Ilmu Politik dari 30 Perguruan Tinggi di Indonesia menggelar simposium politik di era digital di Hotel Grasia Semarang, Selasa (25/6). Mereka membahas isu politik pasca Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019 yang sedang panas, yakni kewarganegaraan. Isu ini diangkat karena kondisi kewarganegaraan sempat terguncang usai pemilihan presiden. Selain itu kelompok masyarakat pun tersekat-sekat. 

“Kami memandang perlu mengadakan simposium ini, sekaligus mendiskusikannya. Harus diketahui persoalannya seperti apa, jangan sampai  bibit-bibit kerusuhan meletup,” kata Ketua Panitia Simposium Politik, Cahyo Seftyono MA di sela-sela simposium.

Perlu ditelusuri kenapa kondisi masyarakat terpecah belah, apakah itu fenomena hoaks atau ada masalah lainnya. Beberapa universitas mengirimkan perwakilan dalam simposium, seperti Universitas Indonesia, Universitas Sriwijaya, Universitas Haluoleo, serta asal Aceh dan Papua. 

Menurut dia, tidak sekadar kumpul bareng asosisasi dosen ilmu politik, tapi hasil kajian diharapkan bisa memberikan kontribusi positif tentang  perkembangan ilmu pengetahuan. Adapun, hasil kajian akan disiarkan secara langsung lewat media sosial Facebook maupun Instagram. Hadir dalam kesempatan itu Prof Eka Syuaib dari Universitas Haluoleo Kendari. Dia merupakan perwakilan Jaringan Peneliti Demokrasi dan Kewarganegaraan. 

Eka mejelaskan, ada hal yang dibenahi, Pilpres melahirkan tokoh populis, tapi tak mampu merajut kebersamaan warga. “Ada proses dislokasi dan proses alokasi yang tidak seimbang. Sebab, pekerjaan mendesak pasca Pilpres bukan pilih presiden, tapi bagaimana proses politik mampu membuat warga jadi nyaman,” ungkapnya.

Ada dua hal penting harus diperhatikan, yakni adanya keterlibatan warga dalam proses politik serta bagaimana memastikan demokrasi bekerja untuk kesejahteraan, bukan kekuasaan. 

Sementara itu, perwakilan Asosiasi Prodi Ilmu Politik, Indonesia, Warijio PhD. mengatakan, politik dan kewarganegaraan jadi subyek pengajarannya. Karenanya, para dosen ini memiliki kesempatan berbagi pengalaman,  lalu membicarakan isu yang muncul dalam konteks pelaksanaan pemilu. 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *