Mengkritisi Sistem Proporsional Terbuka Pada Pemilu Legislatif Kita (studi kritis terhadap kinerja partai politik sebagai sarana kaderisasi)

Mengkritisi Sistem Proporsional Terbuka Pada Pemilu Legislatif Kita

(studi kritis terhadap kinerja partai politik sebagai sarana kaderisasi)

Oleh :Dodi Santoso., S.Sos., M.Ipol

(Dosen Ilmu Politik Universitas Haluoleo)

           Bergonta ganti nya sistem pemilu, terutama pemilihan legislatif kita, membuat masyarakat sebagai konstituen menjadi bingung, hal ini di karenakan selain berubah nya dari sistem sebelumnya (yakni sistem proporsional tertutup) juga menyulitkan konstituen tetap, yaitu para kader dan simpatisan partai untuk dapat mengenali dan juga sekaligus melakukan marketing politik terhadap calon yang di dukung nya. Hal ini di karenakan dalam sistem proporsional terbuka, setiap orang dapat menjadi calon anggota legislatif dengan tidak harus menjadi kader partai terlebih dahulu atau mengikuti jenjang kaderisasi dari partai politik itu sendiri.

Dalam sistem proporsional terbuka kita mengenal istilah everybody can get it! Dengan kata lain, setiap orang bisa mendapatkan hal tersebut, maksudnya adalah setiap orang (diluar kader dan pengurus partai politik) bisa menjadi anggota legislatif tanpa harus menjadi anggota partai atau tanpa harus mengikuti jenjang kaderisasi partai politik, setiap orang yang mampu dan tentunya memiliki resources yang cukup untuk dapat berkontestasi pada pemilihan anggota legislatif.

          Resources menjadi kata kunci dalam sistem pemilihan proporsional terbuka, karena untuk dapat bertarung dalam kontestasi ini, dibutuhkan sumber daya yang besar, resources, tidak melulu persoalan uang, dalam hal pemilihan anggota legislatif adalah elektabilitas dan akseptabilitas, hal ini menjadi penting karena terkait dengan tugas dan kewajiban seorang wakil rakyat. Selain itu juga faktor popularitas menjadi kunci dalam pertarungan kontestasi ini, namun tetap saja dibalik semua modal social tersebut, modal materi menjadi sangat penting, karena dari semua resources diatas, materi merupakan back bone semua itu. Kita semua tahu bagaimana pengakuan artis Lucky Hakim yang “di transfer” Nasdem dari PAN untuk bergabung dalam partai naungan Surya Paloh itu (news.detik.com/18/7/2018) , hal tersebut semakin menerangkan bahwa partai “malas” dalam hal kaderisasi, sehingga memilih jalan instan, yakni “mentransfer” kader dari partai lain, selain itu yang dapat kita ambil pelajaran dari pindah nya Lucky Hakim tersebut, bahwa artis masih dan merupakan magnet dalam meraup suara pemilih, hal ini juga tentunya.

Dalam sistem proporsional terbuka rakyat berdaulat penuh. Namun realitas kondisi masyarakat yang masih lapar dan miskin, cenderung memilih wakil pemilik modal dan berduit, mengabaikan soal fatsun politik, moralitas apalagi kapasitas. “Melihat bentangan empiris selama ini, trend proporsional terbuka melahirkan wakil rakyat instan, berbekal ekses kapital dan popularitas semata,” katanya melalui siaran pers, Jumat, 22 Juli 2016. Selain itu, dia mengatakan, konsekuensi proporsional terbuka, terjadi persaingan yang kurang sehat (politik destruktif) antar caleg dalam satu partai, tabiat ganjil kontestasi sesama caleg satu partai bukan berperang dengan partai lain.

Adapun kelebihan proporsional terbuka, siapa yang akan duduk di parlemen memang sepenuhnya bergantung pada rakyat, bukan partai. Sistem proporsional terbuka, menjamin dan memastikan suara rakyat menjadi penentu siapa-siapa saja yang akan duduk di parlemen. Hal senada juga diungkapkan oleh wakil ketua DPR RI Fadly Zon, yang mengatakan bahwa “Saya melihat dengan sistem proporsional terbuka akan jauh lebih besar partisipasi publiknya. Dan ini tentu saja akan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran politik masyarakat, sehingga masyarakat kita akan memilih calon-calon terbaik yang ada,”

Kalau kita perhatikan, dalam sistem proporsional terbuka masyarakat lah yang menentukan, partisipasi publik akan terdorong besar, dan yang pasti sang calon akan berjuang keras untuk mendapatkan suara, namun dibalik besar nya partisipasi publik, terselip masalah yang krusial pula yaitu praktik-praktik money politic. Pada sistem ini orientasi nya menjadi sangat pragmatis, yaitu bagaimana mendapatkan suara sebanyak-banyak nya, dan hal tersebut merupakan celah yang dimanfaatkan oleh calon-calon yang mempunyai resources besar guna mencari cara untuk menang. Sejatinya, dalam sistem proporsional tertutup, mesin partai politik yang bekerja dalam mendukung calon-calon nya, namun dengan sistem proporsional terbuka ini, mesin partai otomatis lebih ringan, atau malah tidak berjalan sama sekali, hal ini tentunya tidak baik bagi sistem kaderisasi partai politik itu sendiri.

 

Bad Effect

            Salah satu fakta dari sistem proporsional terbuka adalah setiap calon pasti akan mengeluarkan seluruh kemampuan yang dimiliki baik berupa materi maupun non materi, khusus untuk poin pertama hal ini dikarenakan setiap calon yang berkompetisi cenderung “dilepas” atau tidak di support sama sekali. Calon-calon menjadi sangat pragmatis dalam orientasi nya untuk memenangkan kompetisi, mulai dari cara-cara mengajak, mempengaruhi, mengintervensi sampai memberikan materi (berupa uang maupun barang). Para calon pun seakan berlomba dalam memberikan materi terhadap konstituen nya, ada yang dikemas pertandingan olah raga, memberikan santunan, bantuan infrastruktur dan uang yang di bagian pada masing-masing pemilih.

Tentu masih hangat kasus korupsi anggota DPRD Malang, dimana 41 dari 45 anggota dewan menjadi tersangka dari KPK, memang tidak ada kaitan langsung antara fenomena tertangkap nya hampir seluruh anggota DPRD Malang dengan tema bahasan kita dan tentunya harus ada kajian dan penelitian mendalam tentang hal tersebut, namun menjadi fakta bahwa anggota dewan tersebut terpilih berdasarkan sistem proporsional terbuka adalah benar.

Bahaya Budaya Laten

            Salah satu efek yang ditinggalkan dalam pemilu legislatif ialah persaingan sengit antar calon yang berkompetisi, dan persingan tersebut berlanjut dan terus akan timbul tenggelam dan bersifat laten, setidaknya hal ini terjadi dalam pemilihan anggota legislatif DPRD Kabupaten Bombana tahun 2014 lalu. Pada tesis yang saya tulis sendiri berjudul BUDAYA POLITIK ELIT PARTAI : KONFLIK PEMILIHAN ANGGOTA DPRD DI KABUPATEN BOMBANA PROPINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2014, THE ELITE’S POLITICAL CULTURE : Conflict of 2014 Legislative Election in Bombana Southeast Sulawesi, menyebutkan bahwa salah satu informan yang ada di dapil Kabaena tengah Kecamatan yang sama, mengakui masih sering berselisih dengan calon lain (yang masih bersaudara) terutama pada acara-acara keluarga, seperti pesta pernikahan, maupun pesat adat lain nya.

            Permasalahan budaya laten (yang timbul tenggelam) yang sewaktu-waktu akan “meletus” merupakan momok yang sering di jumpai di dalam pemilihan baik eksekutif maupun legislatif di daerah, Permasalahan ini bermula ketika penentuan nomor urut sebagai calon legislatif, yaitu bermula dari kecemburuan antara calon yang akan berkontestasi, dia mencontohkan diri nya sendiri yang harus “terdepak” dari “nomor jadi” karena ada orang lain yang punya resources padahal orang tersebut bukan kader asli partai, melainkan pengusaha yang sebenarnya bukan dari daerah tersebut. Fenomena ini yang kemudian terakumulasi menjadi sebuah masalah laten yang senantiasa timbul tenggelam.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *