Pemilihan Serentak 2020 Nyaris Tak Terdengar

Oleh: Dr. M. Najib Husain

Dosen FISIP UHO  

Perbincangan tentang kasus COVID-19 yang makin menggila jauh lebih banyak dibicarakan di publik dibanding diskusi tentang pemilihan serentak yang saat ini sudah masuk pada tahapan pencocokan dan penelitian daftar pemilih.

Pertanyaannya, apa yang salah dari KPU? Kesalahannya adalah KPU tidak kreatif dan asyik dengan zona nyaman dengan metode sosialisasi yang menggunakan pendekatan yang lama sehingga kegembiraan masyarakat untuk menyambut pesta demokrasi ini belum kelihatan dan sebahagian besar masyarakat belum mengetahui kapan hari H pelaksanaan pemlilihan serentak tahun 2020.

Seharusnya penyelenggara pemilu merubah metode manual dengan metode daring (online) dengan pesan yang singkat dan padat, sehingga dapat mengajak masyarakat untuk melihat dan mendengar sosialiasasi pemilihan serentak 2020 yang diselenggarakan oleh KPU/PPK/PPS secara daring, menyebarkan informasi tentang jadwal pelaksanaan pemilihan serentak 2020 dari KPPS/pemerintah setempat secara daring (online).

Dengan adanya penjelasan awal tersebut masyarakat bisa mengerti dan memahami tentang tahapan pemilihan serentak dan tidak perlu lagi terjadi, kejadian di salah satu kabupaten di Sulawesi Tenggara yang akan melaksanakan pemilihan serentak ada warga desa yang mengganggu dan melakukan intimidasi proses tahapan pilkada.

Oknum tersebut melarang petugas PPDP (petugas pemutakhiran data pemilih) melakukan pencoklitan walaupun penyebabnya bukan karena pemilihan serentak, namun ada masalah lain. Meski demikian, tetap menjadi catatatan penting bagi penyelenggara pemilu tentang respon negatif dan rendahnya partisipasi politik yang diberikan masyarakat terhadap para petugas badan adhoc yang melakukan pendataan secara manual.

Partisipasi secara harfiah berarti keikutsertaan. Dalam konteks politik hal ini mengacu pada pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik. Partisipasi politik dapat juga difahami sebagai proses keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan.

Menurut Ramlan Surbakti, partisipasi politik merupakan keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Sementara Michael Rush dan Philip Althof menjelaskan partisipasi politik sebagai usaha terorganisir oleh para warga negara untuk memilih pemimpin-pemimpin mereka dan mempengaruhi bentuk dan jalannya kebijaksanaan umum.

Data KPU Sulawesi Tenggara menunjukkan tingginya tingkat partisipasi pemilih pada dua pemilihan terakhir yaitu Pemilu 2019 dan pemilihan sebelumnya, untuk Kabupaten Kolaka Timur dari partisipasi pemilih yang sebelumnya sebesar 77,50 % naik menjadi 84,41 % pada Pemilu 2019.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *